SMP Negeri 46, salah satu sekolah yang direncanakan akan memiliki gedung baru lantaran masih menumpang hingga saat ini (Istimewa/data.kemdikbud.go.id)
Samarinda — Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap kali menuai kontroversi. Lantaran sejumlah sekolah mengalami penumpukan pendaftar, sementara ada sekolah lain yang justru kekurangan calon pelajar. Hal ini pun membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda memutuskan untuk membuka sekolah baru, di area-area yang mengalami over kapasitas.
Sayangnya, keputusan tersebut belum bisa disertai ketersediaan bangunan sekolah yang mumpuni. Bahkan, sejumlah sekolah terpaksa menumpang di gedung milik sekolah lain. Hasilnya, pelajar pun bersekolah pada saat siang hari.
“Makanya pada pembahasan APBD 2020 tahun lalu, kami usulkan pembangunan 3 gedung sekolah. SMP Negeri 46, 48 dan 40,” ungkap Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuryadin.
Sayangnya, sejak awal 2020 lalu, masyarakat dunia dihebohkan dengan fenomena Covid-19 yang awalnya terjadi di China. Penyebaran virus yang cepat, membuat akhirnya pada awal Maret 2020 lalu, kasus COVID-19 pertama di Indonesia ditemukan. Hanya butuh waktu beberapa hari, COVID-19 pun sampai di Samarinda. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, dan kegiatan belajar mengajar dialihkan dirumah, dengan mekanisme Dalam Jaringan (daring).
http://localhost/disdik/disdik-samarinda-masih-butuh-ribuan-tenaga-pendidik/
Sejumlah pembangunan pun terpaksa dihentikan lantaran adanya refocusing anggaran dan realokasi anggaran. Termasuk salah satunya pembangunan gedung sekolah yang sudah direncanakan Pemkot Samarinda.
“Mau tidak mau kita bersabar, anggaran yang ada di alihkan untuk penanganan Covid-19. Kami harus memilah mana yang mendesak,” cerita Asli.
Dalam pembahasan APBD Perubahan pun, Asli mengakui bahwa, pihaknya tidak kembali mengusulkan pembangunan 3 gedung sekolah tersebut. Dia menegaskan, anggaran yang ada saat ini difokuskan untuk mendanai kepentingan belajar mengajar yang saat ini terpaksa dilakukan secara Daring.
“Mulai dari pembagian kuota, dan fasilitas pendukung untuk sekolah daring,” imbuhnya.
Dia berharap, tahun depan pembangunan gedung-gedung sekolah tersebut bisa dilanjutkan dengan APBD 2021. Sehingga, bila sekolah tatap muka bisa diterapkan, bangunan yang ada sudah tersedia.
[AK | NON | ADV DISDIK]
