Berita

Halaman > Berita > Tata Naskah Dan Keterangan Kesalahan Ijazah

Tata Naskah Dan Keterangan Kesalahan Ijazah

Bidang : Berita Umum
Oleh Herry M. Rabu, 03 Januari 2018

    Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

       Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.

       Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2011, serta Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Kesalahan Ijazah.

Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah.
  2. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah :

  1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh instansi pemerintah;
  2. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
  3. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;
  4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
  5. Berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas.

 Asas Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut.

  1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
  2. Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah DIBAKUKAN
  3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
  4. Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum.
  5. Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi.
  6. Keamanan Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi

Permen Tata Naskah dan Surat Keterangan Kesalahan Ijazah Dapat diunduh pada link dibawah ini : cool

Tata Naskah Dinas

Surat Keterangan Kesalahan Ijazah