Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2019 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti :

1

Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN

2

Undang Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3

Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4

Undang Undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara

5

Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6

Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

7

Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

8

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

10

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

12

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

13

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-NAS) 2004-2009

14

Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

16

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik